Duka rakyat Korea Utara atas wafatnya Kim Jong-il

Rakyat Korea Utara berduka atas meninggalnya pemimpin mereka Kim Jong-il.

Banyak orang yang menangis di jalan-jalan ibukota, Pyong-yang. Media resmi mengatakan Kim Jong-il mengalami serangan jantung hari Sabtu (17/12) dan meninggal pada usia 69 tahun.

Kantor berita resmi KCNA menggambarkan salah seorang putranya, Kim Jong-un sebagai "sang penerus besar" yang harus didukung oleh seluruh rakyat Korea Utara.

Negara tetangga Pyong-yang waspada karena khawatir terjadinya ketidakstabilan menyusul wafatnya Kim Jong-il.

Korea Selatan menempatkan pasukannya dalam keadaan siaga penuh dan mengatakan negara tetangga itu dalam keadaan krisis.

Pemerintah Jepang mengadakan pertemuan keamanan khusus.

Cina, salah satu sekutu terdekat Korea Utara dan juga mitra dagang, menyatakan terkejut atas kematian Kim dan berjanji akan melanjutkan upaya "memberikan kontribusi aktif untuk perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea dan di kawasan ini."

Resolusi mengecam HAM Korea Utara

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengatakan setelah bertemu dengan mitranya dari Jepang Koichiro Gemba, ia berharap akan ada transisi yang stabil dan damai di Korea Utara.

"Kami mengulangi lagi harapan kami atas membaiknya hubungan dengan rakyat Korea Utara dan tetap sangat khawatir atas kesejahteraan mereka," kata Nyonya Clinton.

Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih perang dan Amerika memiliki ribuan pasukan yang ditempatkan di Korea Selatan dan jepang.

Hillary Clinton mengatakan Amerika Serikat dan Jepang menginginkan transisi stabil di Korea Utara.

Wartawan diplomatik BBC James Robbins mengatakan kematian mendadak Kim Jong-il -sebelum rezim itu menyelesaikan transfer kekuasaan kepada putra bungsu Kim Jong-un- menyebabkan ketidakpastian di semenanjung itu.

Sementara itu, Majelis Umum PBB secara bulat mendukung resolusi berisi kecaman atas pelanggaran hak asasi di Korea Utara.

Pemungutan suara, yang dijadwalkan sebelum kematian Kim diumumkan, menyerukan diakhirinya "pelanggaran meluas dan sistematik." Korea Utara menolak resolusi itu.