BBM Subsidi disepakati

Setelah melalui pembahasan yang alot dan sampai lewat tengah malam tadi, akhirnya pemerintah dan Komisi VII DPR mencapai kesepakatan bahwa pengaturan dan pembatasan BBM bersubsidi akan mulai dilakukan pada ujung kuartal pertama tahun 2011.

Dalam rapat dengar pendapat ini, pemerintah yang diwakili oleh Menko Perekonomian, Hatta Radjasa, diminta untuk membuat kajian sebelum melaksanakan kebijakan itu. Semua fraksi setuju, kata Totok Daryanto dari Fraksi Partai Amanat Nasional, PAN.

"DPR menyerahkan kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan subsidi BBM itu agar kuota yang ditetapkan sebesar 38,5 juta kilo liter bisa dilaksanakan sesuai jumlah itu," kata Totok dalam percakapan dengan BBC Indonesia setelah rapat usai.

Dia menambahkan bahwa pemerintah akan diminta untuk membuat kajian tentang rencana pelaksanaan pengaturan dan pembatasan itu.

"Pelaksanaannya akan dilakukan pada akhir kuartal pertama, bukan akhir Januari. Sebab, akan didahului oleh kajian oleh pemerintah berdasarkan masukan dari Komisi VII," katanya.

Sementara itu, partai oposisi, PDI-Perjuangan, yang senantiasa menentang penarikan BBM bersubsidi, mengatakan mereka memberikan kesepakatan dengan satu syarat agar pemerintah menangani secara serius penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Ancam gugat pemerintah

Salah seorang wakil PDI-P di Komisi VII, Effendi Simbolon, mengatakan kepada BBC, Selasa dini hari, bahwa pemerintah tidak jelas memaparkan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi kemungkinan penyeludupan BBM bersubsidi ke luar negeri seperti banyak terjadi selama ini.

"Di dalam paparan tadi 'kan tidak terlihat bagaimana mereka bertanggung jawab atau menanggungjawabi kebocoran yang tak sengaja maupun yang sangat disengaja," kata Effendi merujuk pada penyeludun BBM yang dikatakannya melibatkan banyak aparat dan pejabat dari banyak instansi, termasuk lembaga penegak hukum.

Ketika dikakatakan kepadanya bahwa PDI-P masih ragu-ragu terhadap pengaturan BBM bersubsidi itu, Effendi langsung menjawab bahwa fraksinya menolak pengaturan dimaksud.

Namun, katanya, PDI-P tetap ingin memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan kajian mengenai pengaturan itu dan menjelaskannya kepada DPR.

"Kalau kami tidak yakin dengan kajian pemerintah itu nanti, akan kami tolak," ujar Effendi.

Bahkan, katanya menambahkan, PDI-P akan mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah kalau berbagai hipotesis dan pemikiran partai itu tentang keberatan mereka atas pengaturan itu, ternyata terjadi di kemudian hari.

"Kalau dalam perjalanannya nanti ada poin-poin yang kami sampaikan itu terjadi, waduh...kami tidak main-main, kami akan sue (gugat) itu pemerintah," kata Effendi lagi.